Reformasi Hukum Pelayanan Publik

Sebagai profesi terhormat “Officium Nobile’ andil pengacara sangat dibutuhkan masyarakat ketika mencari keadilan hukum termasuk kepastian hukum atas pelayanan publik yang disediakan oleh Badan-Badan Publik. Hal ini disampaikan oleh Ibrohim SH Ketua Hukum dan HAM PDKP Bangka Belitung di Meeting Room Hotel Sabrina beberapa waktu yang lalu dalam diskusi publik bertajuk “Citizen Lawsuit, sebagai upaya hukum warganegara terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.”

Acara diskusi yang dihadiri oleh kebanyakan penggiat dan praktisi hukum di bangka belitung ini membahas permasalahan pemadaman listrik di Bangka Belitung yang terkesan tidak ada solusi dan upaya konkrit dari pemerintah pusat maupun daerah. Ibrohim mengkhawatirkan kasus pemadaman listrik akan semakin menjadi kebiasaan yang menakutkan dari prinsip dasar pelayanan publik. “Pengacara adalah profesi terhormat, ketika listrik dipadamkan, ya kalau cuman sekali tapi kalau sudah berkali kali, maka pembela hukum penting untuk mengambil tindakan. Apalagi beberapa kali Pengadilan kita sudah menerima upaya Hukum Citizen Lawsuit (CLS) dipersidangkan.” Ungkap Ibrahim.

Dalam diskusi ini tak terelakan muncul kekhawatiran dari peserta diskusi bahwa upaya hukum CLS ini akan memuluskan rencana PLTN di Bangka Belitung. Maklum saja beberapa peserta ada yang berasal dari forum anti Nuklir Bangka Belitung. Menurut Ibrohim, direncanakan gugatan CLS ini dimaksudkan untuk melahirkan ketetapan hukum yang mengikat pejabat publik di seluruh bangka belitung melakukan pengurangan pemakaian listrik disetiap gedung dan kantor milik Pemda mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB sehingga tersedia daya listrik yang cukup kemudian pemadaman listrik tidak terjadi lagi.

“CLS ini upaya kita menghadirkan ketetapan hukum pengurangan pemakaian listrik oleh kantor dan gedung Pemerintah diseluruh wilayah Bangka Belitung. Seharusnya tidak terjadi kekurangan daya yang dimaksud PLN, listrik tidak padam disisi lain APBD Bangka Belitung pun bisa berhemat, tentu saja baiknya untuk kepentingan belanja publik. Jadi anda tak perlu khawatir soal hubungan CLS ini dengan rencana PLTN di babel.” Ungkap Ibrohim.