Upaya diadakannya pemilihan ulang
anggota KPID Bangka Belitung 2014-2017 yang dilakukan oleh Perkumpulan PDKP
Babel sebagai pemegang kuasa komplain sebagian peserta seleksi pemilihan KPID
dan masyarakat penggiat konten lokal penyiaran, sepertinya belum ada
tanda-tanda usulan masyarakat itu akan dipertimbangkan oleh Pemprop Bangka
Belitung. Sejauh ini. Sejauh ini dilaporkan PDKP BABEL bahwa upaya yang telah
dilakukan antara lain melapor ke Ombudsman Republik Indonesia, KPI Pusat,
Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Dengar Pendapat di DPRD Propinsi Babel yang
turut dihadiri oleh Diskominfo Babel dan Tim Seleksi Pemilihan KPID BABEL
2014-2017.
 |
| ALbuni,SH |
Setelah berusaha mendengar
pendapat dari beberapa peserta seleksi yang terpilih, peserta cadangan, peserta
tidak terpilih, Incumben dan KPI Pusat, PDKP BABEL menilai Pemilihan Ulang
adalah kebijakan yang paling tepat dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Kep.
Babel. “Mungkin tak diketahui pak Gubernur, sewaktu Beliau mengganti 2 kali kepala
dinas kominfo babel maka langsung matisuri perjuangan saya dan kawan-kawan
musisi membuka peluang ekonomi kreatif melalui penegakan aturan main penyiaran,
alasan nya sederhana karena terlalu capek kami, tiap hari harus diskusi lagi dengan
orang baru, lalu kapan kerja nyatanya.” Ungkap John Ganesha sambil berharap
Gubernur Bangka Belitung tidak mempertaruhkan harapan masyarakat penggiat
konten lokal dalam penyiaran dengan Buruknya Layanan Pelaksanaan Pemilihan KPID
BABEL 2014-2017 yang kemarin diselenggarakan pemerintah propinsi babel.
“Kalau diskominfo bilang semua (Prosedur Pemilihan KPID) sudah sesuai aturan, Ombudsman tak bisa menyebut kasus ini adalah mal administrasi, lalu Komisi Aparatur Sipil Negara juga menilai ini bukan ranahnya, Gubernur pun tak lagi mendengar aspirasi warga, semua sudah ego dan cenderung cuci tangan. Gagalah tugas saya untuk memusyawarahkan kasus ini, mohon doa restu masyarakat untuk bisa membawa kasus ini ke jalur hukum.” Tambah John Ganesha, dengan demikian kuasa non litigasi yang dimilikinya segera dicabut hari ini, dan para masyarakat pelapor segera menandatangani kuasa litigasi kepada Penasihat Hukum Masyarakat untuk Pelayanan Publik di PDKP BABEL.