Citizen Lawsuit untuk Pemadaman Listrik Bergilir

Rencana Citizen Advocacy Office (CAO) PDKP BABEL melakukan upaya hukum terhadap kondisi pemadaman listrik secara bergilir dan terus menerus terjadi di Bangka Belitung nampak nya akan ditempuh lewat mekanisme Citizen Lawsuit yakni mengajukan gugatan di pengadilan negeri guna menuntut pemerintah daerah melakukan penegakkan hukum yang telah diwajibkan untuk memulihkan kerugian masyarakat atas kondisi kelistrikan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi termohon adalah Presiden RI, Gubernur dan Bupati/Walikota di Bangka Belitung. Hal ini disampaikan oleh Ibrahim,SH saat membuka stand informasi di Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang beberapa waktu yang lalu.

Dijelaskan ibrahim bahwa pemadaman listrik bergilir dibangka belitung terjadi karena kondisi mesin dan peralatan pembangkit tenaga listrik yang mengalami kekurangan daya. “kami sudah mendengar penjelasan ini dari PT PLN, Distamben, AEKLI, bahkan pendapat banyak ahli. Yakni pada jam 17.00 sd 23.00 WIB terjadi beban puncak sekitar 15MV kelebihannya. Jika mesin sudah tidak mampu, maka menurut kami Pemerintah Daerah diwilayah bangka belitung ini wajib pertama kali melakukan pengurangan pemakaian listrik PLN itu demi memulihkan kerugian publik.” Demikian penjelasan ibrahim,SH.

Seperti diketahui saat ini PDKP BABEL memang sedang memberikan layanan penasihat hukum masyarakat untuk pelayanan publik. Bahkan gugatan Citizen Lawsuit inipun dilakukan adalah sebagai bentuk tindakanjut dari banyaknya pengaduan publik terhadap pemadaman listrik bergilir. “Ide besar layanan kami yang disebut dengan Control Card on Public Service (CCPS) ini adalah kelak setiap warganegara memiliki penasihat hukum gratis yang disediakan negara untuk membantu dirinya berhadapan dengan pelayanan publik. Sehingga badan publik pun dapat terbantukan karena mereka akan berhadapan dengan orang yang paham hukum dan aturan SOP dalam sistem layanan itu.” Demikian penjelasan Ahmad Albuni, SH Project Director CAO PDKP BABEL.


PDKP BABEL - BAcksong "RODA Band, Bangka Belitung"